Detail Cantuman

Pertanggungjawaban pidana pers dalam perspektif sejarah hukum pers sebelum orde lama
memiliki pertanggungjawaban pidana dengan sistem penyertaan dan juga memiliki sistem
pertanggungjawaban pidana yang bersifat individual responsiblity (pertanggungjawaban
individu). Di era orde lama menggunakan sistem pertanggungjawaban pidana menurut
KUHP keturunan Kolonial Belanda yaitu berdasarkan kesalahan (schuld) dan sistem
penyertaan (deelneming), kemudian pada saat orde baru lahir Undang-Undang Nomor 11
Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers dan setelah itu lahir Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers yang memiliki sistem pertanggungjawaban pidana
stair system (sistem bertangga) dan juga waterfall system (sistem air terjun). Setelah orde
baru masuk ke era orde reformasi hingga saat ini yang melahirkan Undang-Undang Nomor
40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) yang berlaku hingga saat ini. UU Pers baru ini
memiliki sistem pertanggungjawaban pidana dimana seorang penanggungjawab yang
dicantumkan
dalam suatu pemberitaan tersebut yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana (Pasal
12 UU Pers). Dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ini bukanlah
merupakan pengecualian dalam hal pertanggungjawaban pidana
terhadap pers dalam aktivitas jurnalistik.
Kata kunci: sejarah hukum pers, pertanggungjawaban pidana, pers.