Detail Cantuman

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas, masif, dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat sehingga tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, tetapi sudah menjadi kejahatan luar biasa. Bahkan perbuatan tersebut banyak dilakukan oleh aparatur pemerintahan/pegawai negeri yang seharusnya menjadi panutan dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya sebagai abdi negara.
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, Metode pendekatan ini mengkaji persoalan hukum berdasarkan aturan normatif yang dikaitkan dengan kondisi yang ada di masyarakat. Dengan melihat suatu kasus yang terjadi di masyarakat terkait dengan tindak pidana korupsi yang terjadi di masyarakat.
Hasil penelitan menunjukan bahwa: (1) Sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat berwenang yaitu dapat berupa sanksi pemidanaan maupun penjatuhan sanksi pidana denda serta pemulihan kerugian keuangan negara yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. (2) Bahwa dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi harus pula mempertimbangkan aspek kerugian negara akibat dari perbuatan yang telah dilakukan terdakwa dalam tindak pidana korupsi, sehingga terdakwa harus mampu untuk melaksanakan pertanggungjawaban pidana baik itu sanksi pidana penjara, denda, maupun pemulihan kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan korupsi yang dilakukannya berdasarkan kepada bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan.
Kata Kunci: Korupsi, Pertanggungjawaban Pidana, Pembuktian.